Mubajir, Anggaran Polri Rp95 Triliun Cuma untuk Jaga Aset Swasta

ilustrasi

JAKARTA (kabarjitu): Alokasi anggaran Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) pada tahun 2018 ini mencapai Rp95 triliun. Sayangnya, anggaran sebesar itu dipakai untuk menjaga aset swasta, yang bukan menjadi tugas pokok kepolisian.

 

Direktur Center For Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi mengungkapkan, alokasi anggaran Polri tersebut sangat besar bila dibandingkan dengan alokasi anggaran TNI.

“Karena alokasi anggaran untuk TNI dipecah-pecah, misalnya untuk Markas TNI, TNI AD, TNI AL, dan TNI,” kata Uchok melalui keterangan tertulisnya, Senin (19/3/2018).

Uchok merinci, pada tahun 2018, anggaran untuk Markas Besar TNI hanya Rp7,5 triliun. Sedangkan untuk TNI AD sebesar Rp45,3 triliun. Selanjutnya anggaran untuk TNI AL sebesar Rp16,1 triliun, dan untuk TNI AU sebesar Rp12,5 triliun.

“Ternyata, personil Polri bukan hanya menjaga aset-aset negara. Tapi juga menjaga aset-aset swasta yang bukan menjadi tugas Polri. Misalnya terjadi pada pengerahan atau penempatan aparat Brimob Pelopor B dari satuan Pare-Pare Pertambangan Nikel di daerah Malili Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan.”

***

Menurut Uchok, sudah seharusnya, mahal dan besarnya alokasi anggaran Polri yang mecapai Rp95 triliun itu hanya untuk bidang keamanan masyarakat atau mengamankan aset aset negara.

Tetapi faktanya, kata Uchok, saat ini, anggaran Rp95 Triliun ini seperti mubajir. Dan, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Polri menjadi sorotan publik.

“Ternyata, personil Polri bukan hanya menjaga aset-aset negara. Tapi juga menjaga aset-aset swasta yang bukan menjadi tugas Polri. Misalnya terjadi pada pengerahan atau penempatan aparat Brimob Pelopor B dari satuan Pare-Pare Pertambangan Nikel di daerah Malili Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan,” ungkap Uchok.

“Untuk itu, kami dari CBA meminta kepada Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian untuk segera menarik aparat Brimob Pelopor B tersebut. Karena menganggu aktivitas masyarakat sekitar daerah Malili Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan,” kata Uchok.

Selain itu, kata Uchok, penempatan Brimob di daerah tersebut, tidak sesuai dengan tugas dan fungsi (Tupoksi) Brimob. Dimana tugas dan fungsi Brimob diturunkan ketika adanya penanganan keamanan yang berintentitas tinggi dalam rangka penegakan keamanan dalam Negeri.

 

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password