Keukeuh Ngaku Tak Salah, Baasyir Ogah Minta Grasi ke Jokowi, Apalagi di Tahun Politik

istimewa

KABARJITU: Meski sudah 7 tahun dari 15 tahun hukuman penjara, Abu Bakar Baasyir yang kini usianya menginjak 80 tahun, tak berniat mengajukan grasi kepada presiden.

*****

Ada dua alasan, kenapa pendiri Pondok Pesantren Islam Al Mu’min Ngruki, Solo tersebut tak mau mengajukan grasi. Pertama, melalui pengajuan grasi berarti ia mengakui kesalahan. Padahal sampai saat ini pun Baasyir merasa tak bersalah.

Kedua, saat ini memasuki tahun politik. Sehingga dikhawatirkan akan dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk kepentingan politiknya.

Karena itulah, pihak kuasa hukum Baasyir, Guntur Fattahillah merasa heran, terkait munculnya isu permohonan grasi atau pengurangan masa hukuman kepada presiden oleh Baasyir.

Ternyata, setelah dikonfirmasi langsung kepada Baasyir, yang tengah menjalani pemeriksaan kesehatan di RSCM Jakarta Pusat, pada Kamis (1/3/2018), terbukti bahwa kabar itu hanya isapan jempol belaka.

Guntur menandaskan, Abu Bakar Baasyir tak akan pernah mengajukan permohonan grasi.

“Ustadz Baasyir berpandangan, dengan mengajukan grasi artinya mengakui kesalahan dan meminta maaf. Beliau tidak pernah mau melakukannya” kata Guntur.

Bagi Baasyir, dirinya sama sekali tidak bersalah. Sebab, apa yang dituduhkan kepadanya tidak benar. Dia mengaku hanya melaksanakan syariat agama dan berdakwah.

Bahkan, pihak kuasa hukum dan keluarga pun sama sekali belum pernah menyarankan kepada Baasyir untuk mengajukan grasi, apalagi mengajukannya. Karena itulah Guntur mengaku bingung.

“Tadi (saat dikonfirmasi) beliau tegas menyatakan tidak mau mengajukan grasi. Bagi beliau, meminta maaf itu bukan kepada manusia, tapi kepada pencipta-Nya,” ujar Guntur.

Tahun Politik
Guntur juga mengingatkan agar tidak ada yang mempolitisasi Baasyir, termasuk soal pengajuan grasi.

“Sekarang telah masuk tahun politik. Bisa saja nempel dan nyerempet. Kami minta, tolong jangan jadikan Ustaz Ba’asyir sebagai komoditas politik,” ujar Guntur.

Guntur mengapresiasi upaya Ketua MUI Ma’ruf Amin yang meminta kepada Presiden Jokowi agar memberikan grasi kepada Ba’asyir. Namun, patut diduga, itu sarat bermuatan politik. “Kami melihatnya demikian,” tambah Guntur.

Menurut Guntur, yang diajukan kuasa hukum bukanlah grasi, tapi hanya meminta status tahanan rumah.

Dan, itu sudah diajukan oleh pengacara dan keluarganya. Namun tidak pernah ada jawaban dari pemerintah.

Guntur juga meminta agar pemerintah memperhatikan kesehatan Ba’asyir. “Kami memang mengajukan permohonan agar beliau diijinkan kontrol kesehatan lanjutan,” kata dia. Sebab, kondisi kesehatannya akhir-akhir ini terus menurun.

Atas permohonan itu, Ditjen Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM mengeluarkan izin kepada Ba’asyir untuk dirawat di RSCM.

Ma’ruf Amin Ketemu Jokowi
Melihat kondisi kesehatan Baasyir yang terus drop, Ketua MUI Ma’ruf Amin bertemu Jokowi,  agar bersedia memberikan izin perawatan kepada Ba’asyir di RSCM.

Jokowi menyambut positif permintaan Ma’ruf, namun terkendala rekomendasi dari BNPT.

Dalam pertemuan itu pun, Ma’ruf minta kepada Jokowi untuk memberikan grasi kepada Ba’asyir, karena alasan kesehatan.

Dalam beberapa bulan terakhir ini, Ba’asyir memang mengalami penyempitan pembuluh darah. Akibatnya, Ba’asyir tak mampu berjalan kaki. Karena itu, menurut Ma’ruf Amin, butuh waktu untuk merawatnya.

Kuasa Hukum Ba’asyir, Achmad Michdan menyebut Ba’asyir seringkali sakit di dalam penjara.

“Kita sudah bolak-balik (mengajukan permohonan) supaya beliau, setidak-tidaknya, karena sudah lanjut, dipindahkan ke lingkungan keluarga atau dibuat tahanan rumah. Tapi belum ada respon,” kata Michdan seperti ditulis CNNIndonesia.com, Rabu (28/2/2018).

Barulah setelah Ma’ruf Amin bertemu Jokowi, Baasyir mendapatkan izin untuk menjalani perawatan di RSCM.

Awalnya, izin akan diberikan tanggal 10 November, namun gagal. “Sekarang sudah ada, tanggal 22 Februari, tapi diundur pada Kamis (1/3/2018). Sekarang sudah selesai semua,” jelas Michdan.

Hambatan yang dialami tersebut, terkait syarat pengawalan dari Detasemen Khusus 88/Antiteror Polri dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

Padahal, Baasyir sudah mengalami penyempitan pembuluh darah di kaki sejak menghuni LP Pulau Nusakambangan.

Seperti diketahui, Ba’asyir pernah divonis dua tahun enam bulan penjara oleh PN Jaksel ada 2004. Baasyir dinyatakan terbukti terlibat dalam peristiwa bom Bali dan bom Hotel JW Marriott.

Pada 2011, Ia kembali divonis 15 tahun penjara dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, karena terbukti menjadi perencana dan penyandang dana pelatihan kelompok bersenjata di pegunungan Jantho, Aceh, pada 2010.

Kini, Baasyir menjadi penghuni LP Gunung Sindur di Kabupaten Bogor.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password