Berpotensi Nguap Rp2,4 M, Proyek Rusun di Aceh Berbau Kongkalikong

istimewa

JAKARTA (kabarjitu): Tahun ini, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahaan Rakyat melakukan lelang Pembangunan Rumah Susun di seluruh Propinsi Nangroe Aceh Darusalam.

 

Direktur Centre For Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi mengungkapkan, sebagian dari paket tersebut adalah Pembangungan Rumah Susun 1 dengan HPS (Harga Prakiraan Sendiri) sebesar Rp13,3 miliar.

Paket lainnya Pembangunan Rumah Susun 2 dengan HPS Rp12,8 miliar, dan Pembangunan Rumah susun 8 dengan HPS Rp8,9 miliar.

“Jadi, total 3 paket yang memiliki HPS seniai Rp35,1 milyar ini dimenangkan oleh 3 perusahaan yang sangat berpotensi merugikan keuangan negara sebesar Rp2,4 milyar. Sebab, kelompok kerja II memilih perusahaan yang menawarkan harga yang paling tinggi dan mahal,” ungkap Uchok dalam siaran pers yang diterima kabarjitu, Sabtu (17/3/2018).

Menurut Uchok, yang paling aneh dilakukan oleh kelompok kerja Unit Layanan Pengadaan kelompok II Nanggroe Aceh Darussalam, Kementerian PUPR adalah dalam menentukan perusahaan pemenang lelang.

Ternyata ada perusahaan yang mempunyai catatan buruk pada tahun 2016, karena tidak bisa mengerjakan dengan baik pekerjaan Rusun Pesantren di Bireun, Aceh Utara sesuai batas waktu dalam kontrak.

“Menurut info yang beredar, perusahan tersebut diwajibkan mengembalikan potensi kerugian negara,” tambah Uchok.

Uchok menyebut, Pembangunan Rumah Susun 1 yang dimenangkan oleh PT Riskaindo Jaya, ditemukan potensi kerugian negara sebesar Rp886 juta.

______

“Karena itulah, kami dari CBA meminta kepada Mentari PUPR, Basuki Hadimuljono untuk membatalkan ketiga lelang tersebut, karena diduga adanya kongkalikong,” ujar Uchok.

______

Sedangkan Pembangunan Rumah Susun 2 yang dimenangkan oleh PT Kana Harapan Jaya, juga berpotensi merugikan negara sebesar Rp970 juta. Begitu juga dengan Pembangunan Rumah susun 8 dimenangkan oleh PT Putra Nanggroe Aceh dengan potensi kerugian negara sebesar Rp641,6 juta.

“Karena itulah, kami dari CBA meminta kepada Mentari PUPR, Basuki Hadimuljono untuk membatalkan ketiga lelang tersebut, karena diduga adanya kongkalikong,” ujar Uchok.

Selanjutnya, CBA juga minta agar KPK segera turun tangan untuk memeriksa kelompok kerja Unit Layanan Pengadaan kelompok II Nanggroe Aceh Darussalam Kementerian PUPR.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password