Stok Beras Berlimpah, Seharusnya Ekspor Bukan Impor

JAKARTA (kabarjitu): Para petani dan pejabat di daerah-daerah menolak keras impor beras yang dilakukan Kemendag sebanyak 500.000 ton. Mereka menegaskan, impor beras hanya merusak petani, karena stok beras hasil panen perdana pun suah surplus.

Sejumlah daerah, mulai dari Jawa sampai Sulawesi, yang merupakan lumbung padi nasional, sudah siap menyuplai beras ke daerah lain.

Bahkan di akhir Januari hingga Februari akan dilakukan panen raya. Sehingga dapat dipastikan stok beras akan berlimpah.

Bupati Seman Sri Purnomo dan petani Sleman, DIY dengan tegas menolak beras impor. Pada tahun 2017 saja, produksi berasnya mengalami surplus 120.000 ton. Bahkan di bulan Januari dan Februari tahun ini, luas lahan yang siap panen seluas 30.000 hektar.

Di Provinsi Sulawesi Selatan, saat ini sudah mulai panen dan mengalami surplus 2,6 juta ton. Bahkan, Bulog Sulsel menyatakan siap mensuplai pasokan berasnya ke daerah-daerah lain yang membutuhkan.

“Silahkan Pak Menteri ambil beras kami untuk di distributorkan di Jawa,” kata Kepala Divre Bulog Sulsel Dindin Syamsuddin.

Syamsuddin mengatakan, stok beras di Sulsel mencapai 82.000 ton. Jumlah itu mampu memenuhi kebutuhan hingga 20 bulan ke depan. Bahkan, siap menyuplai beras ke Aceh hingga Papua.

“Stok beras di Sulsel aman hingga 20 bulan ke depan. Kami sudah suplai ke provinsi lain di Indonesia. Besok kami kirimkan lagi beras ke Aceh dengan harga di bawah HET,” kata Dindin saat melepas truk pengangkut beras untuk operasi pasar di gudang Bulog Panaikang, Jumat (12/1/2018).

Dindin mengungkapkan, HET beras saat ini Rp 9.450 per kilogram. Namun, Bulog Sulsel menjualnya dengan harga Rp 9.000 per kilogram untuk menormalkan harga beras premium di pasaran.

“Sudah harga murah, kualitas beras Sulsel jauh lebih bagus dari beras impor. Beras Sulsel itu bijinya utuh dan putih. Kualitas beras Sulsel ini disukai banyak orang,” terangnya.

Seharusnya Ekspor

Bupati Pandeglang Irna Narulita menilai impor beras belum perlu dilakukan. Justru sebaliknya, yang seharusnya dilakukan Indonesia adalah ekspor, bukan malah impor beras.

“Kami sedih pemerintah mau impor beras. Padahal kita tidak perlu  impor, justru seharusnya kita ekspor beras,” kata Irna, di Pandeglang, Sabtu (13/1/2018).

Menurut Irna, jika di Jakarta mengalami kekurangan beras hingga mengakibatkan kenaikan harga, bisa dipasok dari Jawa Barat dan Banten. Apalagi saat ini, petani di Kabupaten Pandeglang setiap hari sudah mulai panen, terutama di 17 kecamatan sentra produksi padi.

“Mulai Januari ini sudah banyak yang panen. Puncaknya Februari-Maret,” kata Irna.

Di Pandeglang, panen Januari sampai Maret mencapai 31.669 hektar dengan produksi 188.351 ton gabah kering giling (GKG) setara beras sebanyak 116.777,62 ton.

“Kita akan kembali surplus seperti di tahun 2016 dan 2017 di atas 122.000 ton beras, dan bisa memenuhi kebutuhan masyarakat sampai 9 bulan ke depan” katanya pula.

Karena itulah, seharusnya Indonesia sudah ekspor beras, karena surplus beras, apalagi puncak panen di Januari Fabruari ini beras melimpah,” kata Irna Narulita yang juga mantan anggota DPR RI ini.

Kepala Dinas Pertanian Provinsi Banten Agus M Tauchid mengatakan, Banten menolak masuknya beras impor.

Saat ini, sejumlah wilayah sentra padi di Banten sedang panen setiap harinya. “Kami perkirakan, produksi Januari – Maret 2018 mencapai 512.388 ton beras, atau di atas kebutuhan konsumsi penduduk Banten per Januari-Maret yang hanya 324.000 ton beras,. Artinya kelebihan produksi 188.388 ton beras,” kata Agus Tauchid.

Saat ini saja, stok beras di Bulog Banten sebanyak 6.295 ton beras, cukup untuk 2,6 bulan ke depan. “Jadi, impor beras tidak diperlukan, justru kita harus menyelamatkan gabah hasil panen petani,” kata Agus.

Setiap Tahun Surplus

Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Magelang Wijayanti juga menolak impor beras.
“Kami menolak impor, kerena setiap tahunnya surplus,” kata Wijayanti, Jumat (12/1/2018).

Menurut Wijyanti, Kab. Magelang setiap tahunnya mengalami surplus beras rata-raa sebanyak 80.000 – 100.000 ton. Bahkan di tahun 2017, meningkat hingga 147.413 ton, setelah program Upsus Pajale.

Penolakan impor beras juga datang dari Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Dinas Perindustrian dan Perdagangan setempat menyatakan tidak mau menerima pasokan beras impor.

“Kami akan lebih memprioritaskan beras lokal dan mengendalikan harga semaksimal mungkin,” kata Kepala Disperindag DIY, Tri Saktiyana, Jumat (12/1/2018).

Ia mengatakan, bersama Bulog DIY, Disperindag DIY akan menawarkan ke pemerintah kabupaten/kota mengenai operasi pasar (OP) beras. “Akan kami tawari perlu OP atau tidak, kapan waktunya dan seberapa banyak kebutuhannya,” kata dia.

Disperindag DIY juga akan mengelola tata niaga beras yang diharapkan menjadi solusi menekan lonjakan harga komoditas itu di pasaran.

Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian di Kabupaten Sleman kembali melakukan panen padi di Dusun Majasem, Desa Madureja, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman, DIY pada Kamis (11/1/2018).

Para petani di Kabupaten Sukabumi khawatir impor beras oleh Kemendag akan menghancurkan produksi panen yang waktunya bersamaan.

Petani khawatir, beras impor akan menyebabkan harga beras di pasaran di musim panen akan turun drastis. “Kalau impornya bersamaan dengan musim panen, akan merugikan petani, ” ujar Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan Kecamatan Surade, Sukabumi H Sahlan, Jumat (12/1).

Apalagi, musim panen padi di Sukabumi bagian selatan akan dilakukan di akhir Januari atau awal Februari 2018. “Puncaknya di pertengahan dan akhir Februari. Karena itulah, kami khawatir, impor beras ini bisa menjatuhkan harga beras lokal,” ujarnya.

Tiada Hari Tanpa Panen
Di beberapa wilayah di Jawa Timur, saat ini sedang melakukan panen padi. “Di Jatim, tiada hari tanpa tanam, tiada hari tanpa panen,” kata Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, M Syakir, Sabtu (13/1/2018).

Kegiatan safari panen di Jatim, katanya, dimulai dari Desa Curungrejo Kec. Kepanjen Malang. Dilanjutkan ke Desa Jati Tengah Kec. Selopuro Kab. Blitar dan direncanakan akan berakhir pada 13 Januari 2018 di Tulungagung dan Ponorogo.

Seorang petani dari kelompok tani Barokah I Desa Jati Tengah, Edi menolak kebijakan impor beras. Sebab, petani di wilayahnya sanggup panen yang hailnya lebih tinggi.

Ketua Kelompok Tani Mudi Makmur, Jayus mengatakan, produksi beras di daerahnya sangat berlebih. Karena itu, jika impor dilakukan, dipastikan para petani akan merugi

“Enggak setuju impor. Karena nanti melemahkan harga sini. Di sini stok berlebih kok,” katanya.

Kepala Dinas Rembang, Suratmin menyebutkan, untuk Januari ini luas panen di Kecamatan Sale, Kabupaten Rembang mencapai 850 Hektar. Sehingga pemerintah tak perlu lagi mengimpor beras.

Impor beras, katanya, akan berdampak bagi kesejahteraan para petani. “Kalau impor, dan Februari akan panen raya, maka harga bisa anjlok,” ujar Suratmin.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password