Penuhi Undangan Trump, Bupati Talaud Jadi Kepala Daerah Pertama yang Dinon-aktifkan

Ilustrasi. (ist)

JAKARTA (kabarjitu):  Bupati Talaud, Sri Wahyumi Manalip yang merupakan kader PDIP, telah berhasil menjadi “pemecah telur” kepala daerah penerima sanksi.

Dia pun menjadi bupati pertama yang bepergian ke luar negeri tanpa izin dari atasan, yakni Gubernur Sulawesi Utara.

Menurut Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri, Arief M Edie, Sri adalah kepala daerah pertama yang mendapat sanksi penon- aktifan, karena tidak mengajukan izin saat pergi ke luar negeri.

“Sebelumnya Kemendagri belum pernah mendapat laporan atau temuan soal kepala daerah yang pergi (ke LN) tanpa izin. Ini kasus pertama seorang kepala daerah yang diberhentikan (sementara) karena indisipliner,” kata Arief, Sabtu (13/1/2018).

Arief mengaku, pihaknya menerima laporan dari Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey soal kepergian Bupati Sri ke Amerika Serikat tanpa izin.

Untuk memastikan kebenaran laporan itu, Kemendagri mengecek langsung ke Bupati dan stafnya. Setelah terbukti benar, sanksi pun dijatuhkan.

“Setelah dicek beberapa kali, kepergiannya ke luar negeri pada tanggal 22 Oktober-12 November 2017, ternyata memang  yang bersangkutan tidak megajukan izin,” ungkap Arief.

Sanksi tersebut berupa penonaktifkan dari tugasnya sebagai bupati, selama tiga bulan. Kemendagri menyatakan, dasar penonaktifan Sri adalah Pasal 77 UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Menanggapi penetapan sanksi tersebut, Kabag Humas Pemkab Talaud Femy Unsong mengatakan, kepergian Sri sebenarnya untuk kemajuan daerahnya.

“Beliau melakukan kegiatannya belajar soal ekonomi maritim,” katanya, Sabtu (13/1/2018).

Sri mendapat undangan dari Donald Trump melalui Konsulat Jenderal Amerika di Indonesia. Dan megaku mengikuti prosedur yang ditetapkan pihak panitia. Apalagi untuk mendapat undangan, Sri harus mengikuti seleksi dan bersaing dengan kepala daerah se-Indonesia.

Akibatnya, Sri tak punya waktu lagi untuk berkonsultasi dengan Pemprov Sulut dan pemerintah pusat. “Waktu inteview-nya sangat mepet” ucap dia.

Alasan Mengada-ada
Namun pihak Kemendagri tidak mau menerima alasan yang cenderung mengada-ada itu. Padahal, untuk meminta izin, bisa dilakukan saat dia mengurus visa di Kedubes Amerika Serikat.

“Begitu diundang, seharusnya dia ajukan ke Kemendagri saat dia urus visa Amerika. Kan ada proses saat urus visa. Jadi, tidak ada alasan soal waktu,” ucap Arief.

Dikriminalisasi
Menerima sanksi itu, Sri merasa telah  dikriminalisasi. Sebab, penon-aktifannya itu berhubungan dengan rencananya mengajukan cuti untuk menjalankan tahapan Pilkada.

“Saya lihat, saya merasa telah dikriminalisasi,” ucap Sri, Sabtu (13/1/2018).

Sri mengaku bingung dengan sanksi yang diterimanya. Pasalnya, kepergiannya ke AS bukan jalan-jalan. Tapi mengikuti program daerah kepulauan, mengenai ekonomi kemaritiman,” kata Sri saat wawancara dengan salah satu televisi swasta, Sabtu (13/1/2018).

Sri mengaku hanya sekali pergi ke AS pada Oktober-November 2017. Kalau mau diberi sanksi, seharusnya di bulan Desember.

Tapi faktanya, sampai Januari 2018 ini pihaknya belum menerima surat keputusan penon-aktifannya Mendagri.

“Sampai sekarang saya belum terima SK itu. Apalagi saya berniat cuti untuk ikut tahapan Pilkada 2018,” katanya.

Sri menilai, penonaktifan ini menjadi catatan sejarah bagi pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

“Ini adalah pemerintahan yang pertama kali dalam sejarah, dimana ada satu peristiwa diberikan dua sanksi. Pertama, teguran tertulis dari gubernur; kedua, nonaktif selama tiga bulan,” ujarnya.

Sebaliknya, pihak Kemendagri membantah telah mengkriminalisasi Bupati Talaud. Arief mengatakan, sanksi tersebut sudah sesuai undang-undang. “Nggak (ada kriminalisasi) lah, kita hanya melaksanakan amanah undang-undang,” kataArief

Menurut Arief, UU mengamanatkan, jika ada kepala daerah yang meninggalkan tempat tanpa izin, maka sanksinya skorsing.

Jadi, Sri harus izin jika pegi ke luar negeri, walaupun dengan biaya pribadi. Sebab, tidak ada waktu libur khusus bagi seorang kepala daerah, berbeda dengan pegawai negeri sipil.

Selain menyalahi aturan izin, kata Arief, Sri juga menyalahi waktu tinggal di luar negeri. Kalau sesuai izin, maka waktunya hanya 7 hari. Namun dia pergi dari tangal 22 Oktober sampai 12 November 2017. “Hampir tiga minggu,” kata Arief.

Bupati Talaud, Sri Wahyumi Manalip. (ist)

Tak Dibela Gubernur
Sri juga mengaku tidak mendapatkan pembelaan dari Gubernur Sulawesi Utara. Padahal perannya sangat besar saat memperjuangkan kemenangan Olly sebagai gubernur.

“Sebagai kader PDI Perjuangan, saya ikut memperjuangkan kemenangan pak Olly Dondokambey, hingga mampu meraih persentase suara tertinggi dibanding 15 kabupaten/kota se-Sulut,” akunya.

Jumlah persentase raihan suaranya mencapai 74 persen. “Ya begitulah, politik sering melupakan perjuangan orang. Semoga kasus saya ini  tidak menimpa di bupati lain,” ungkap Sri.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password