Kompas Pukul Jokowi, Pencitraan Selama ini Tutupi Kasus Kematian Bayi Berantai di Papua

JAKARTA (kabarjitu): Komisioner Komnas HAM 2012-2017 yang juga Aktivis Kemanusiaan, Natalius Pigai kembali mengkitisi Presiden Joko Widodo. Dia melihat, ada fakta yang tidak bisa dibantah, bahwa semua pencitraan yang dilakukan pemerintah terhadap Papua hanya omong kosong.

Pigai yang selama ini cukup tegas dalam berprinsif menyatakan, mungkin inilah kesempatan pertama pada halaman depan (headline) Kompas, media mainstream nasional merilis tragedi kemanusiaan di Papua berjudul “Bencana Kesehatan di Asmat”.

“Itulah fakta berbicara, sehebat-hebatnya Harian Kompas menjadi pion pemerintah selama 3 tahun Jokowi memimpin negeri, namun hujan fakta tidak bisa dibendung dengan payung pencitraan,” tulis Pigai, Minggu (14/1/2017).

Menurut Pigai, selama 3 tahun kepemimpinan Jokowi ini, kita disuguhi ‘informasi yang berlebihan’ tentang pembangunan Papua. Mulai dari kehadiran Jokowi, pembangunan jalan, jembatan, gedung-gedung pencakar langit, jembatan yang melintasi laut, jalan-jalan bebas hambatan, hingga rel kereta api.

Masyarakat juga dihipnotis dengan berbagai pemberitaan bahwa di Papua konektivitas darat, laut dan udara terjalin, kota-kota di Papua dimetamorfosis seperti Jakarta, Yogya, Semarang, dan Surabaya. Kata Jokowi, ekonomi rakyat Papua makin membaik, derajat kesehatan lebih baik, pendidikan lebih baik.

“Jokowi presiden terbaik sepanjang Republik ini berdiri. Itulah jargon-jargon kunci media pendukung pemerintah termasuk Kompas selama ini,” katanya.

Namun hari ini, fakta berbicara lain,
kematian bayi akibat busung lapar, gizi buruk di Asmat yang dilis oleh Kompas ini, sebenarnya telah “memukul balik Presiden Jokowi”, bahwa semua yang diucapkan oleh pemerintah selama ini “omong kosong”.

Berita Harian Kompas ini sebenarnya bisa jadi pintu masuk membuka borok pemerintah, kejahatan, dan kematian tersembunyi rakyat Papua di balik pencitraan yang berlebihan selama ini.

Secara fakta ada beberapa tragedi kemanusiaan terbesar terjadi di Papua selama kepemimpinan Jokowi:

Pertama, Kasus Paniai 8 Desember 2014 telah tercatat sebagai kejahatan kemanusiaan (gross violation of human rights) termasuk dalam kategori pelanggaran HAM Barat, yang berkasnya sedang diproses dan terhenti di Komnas HAM.

Kasus Paniai adalah salah satu hasil produk rejim kepemimpinan Joko Widodo,
menitipkan peristiwa kelam baru bagi Bangsa ini, karena itu sebagai kepala negara tidak bisa lepas tanggung jawab (commander responsibilities).

“Bagaimana pun juga Jokowi menambah 1 berkas pelanggaran HAM berat di Komnas HAM,” ujarnya.

Kedua, adanya penangkapan dan penahanan secara sewenang-wenang, penyiksaan/penganiayaan (torture) dan pembunuhan (killings) terhadap lebih dari 6.000 orang Papua selama 3 tahun, merupakan catatan negatif rejim Jokowi.

“Jokowi tidak bisa menghindar sebagai kepala negara/kepala pemerintahan sebagai penanggungjawab komando (commander responsibilities),” tandasnya.

Ketiga, adanya dugaan terjadi genocida secara perlahan melalui berbagai kebijakan (slow motion genocide) di Papua berdasarkan hasil penyelidikan beberapa lembaga internasional.
“Bisa diduga, apakah dengan sadar atau sengaja (by commision) atau dilakukan Pembiaran (by ommision) oleh negara, di mana Jokowi sebagai kepala negara,” ungkap Pigai.

Keempat, rentetan Kematian Bayi di Papua. Pada tahun 2015, Kementerian Sosial sunyi dan bisu mendengar kematian 71 bayi di Kecamatan Mbuwa Kabupaten Nduga.

Kematian itu, kata Menteri Kesehatan adalah disebabkan oleh penyakit busung lapar dan kurang gizi, namun banyak laporan lain menyebutkan, kematian bayi-bayi itu karena konsumsi makanan tertentu yang dibagikan oleh pihak2 luar.

“Sampai saat ini, kematian 71 bayi meninggal suatu cerita misteri,” tandasnya.

Demikian pula tahun 2016 dan 2017, pemerintah Jokowi seakan-akan gelap dan buta atas kematian lebih dari 60 bayi di Kabupaten Deiyai.
Kematiannya akibat kekurangan gizi dan busung lapar, serta penyakit menular.

“Dan hari ini, awal tahun ini, kita juga menyaksikan kematian puluhan anak, karena kekurangan gizi dan kelaparan di Asmat,” ungkapnya.

Pigai mengtkn, hari ini, orang Papua terancam hidup di negerinya sendiri. Di Negara ini, kata Pigai, setiap pemimpin di Papua, kalau tidak diracuni dan dimatikan, selalu berakhir di terali besi.

“Dalam catatan harian, tokoh-tokoh Papua Melanesia yang hebat sebagai pejabat negara ataupun pemimpin rakyat tetap akan diracuni dan dimatikan syarafnya,” ungkapnya.

Sederet nama-nama pemimpin besar dan kawakan, sepeti Yap Salosa, Theys Eluai, Agus Alua, Nataniel Badi, Wospakrik, Willem Mandowen, Pdt Awom, Abraham Ataruri, Jhon Rumbiak, Cosmas Pigai, Thom Beanal, Lukas Enembe, dan lain2 adalah korbannya.

Sementara rakyatnya ditangkap, dianiaya, disiksa, dibunuh saban hari tanpa henti.
Sudah lebih dari ratusan ribu orang Papua mati sia-sia di atas Tanah Airnya sendiri, Tanah Papua, bumi Melanesia.

Pada saat ini, kata Pigai, Tanah Papua sedang berada dalam goncangan besar, karena adanya tsunami kemanusiaan.

Jutaan rakyat yang ada di atas Tanah Papua di lepas pantai, pesisir, pedalaman, pegunungan menjerit, merinti, sedih, dan menangis.

“Saban hari kita hanya bisa mendengar nyanyian dengan syair elegi, karena tragedi kemanusiaan yang menimpa rakyat Melanesia di Tanah Papua semakin lama semakin menua. Ratusan ribu orang menderita karena penangkapan, penganiayaan, menyiksaan, pembunuhan,” urai Pigai.

“Tidak ada legasi yang kita peroleh di negeri ini. Penuh diskriminasi, rasisme, dan orang Papua masih dianggap manusia jaman batu (the stone age periode society),” ujar Pigai.

Belum lagi, perampasan kekayaan alam melalui hutan Papua yang merupakan paru-paru dunia. Semua dirampok (ilegal loging), emas, perak, minyak, uranium bahkan plutonium di jarah (ilegal mining), ikan2 di laut dan segala biota dicuri (ilegal fishing).

Orang Melanesia tidak pernah mengenal kejahatan korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Namun hari ini tikus-tikus berdasi merasuk sendi-sendi kehidupan politik dan pemerintah di atas tanah kita yang suci di atas tanah Melanesia,” katanya.

Pigai juga mengatakan, adanya penetrasi kapital disertai penetrasi sipil dan militer mengesampingkan bumi Putra Papua. Melanesia tersingkir, karena tercipta segresi antara lokal Papua (blue colar), asing, dan migran sebagai (white colar) melalui diskriminasi dan rasisme.

Menurut Pigai, penetrasi sipil juga menyebabkan mereka menguasai sumber daya ekonomi di bandar-bandar, seperti Sorong, Manokwari, Biak, Serui, Nabire, Timika, Jayapura, Merauke, dan Wamena. Sementara putra bangsa Melanesia tersingkir di pinggiran.

Tingginya kematian ibu dan anak serta perlambatan pertumbuhan penduduk Papua adalah indikasi nyata, secara perlahan sedang terjadi bahaya genosida (slow motion genocida).

“Itulah kejahatan kemanusiaan yang terabaikan dan Papua menjadi wilayah tragedi terlupakan di abad ini,” tandasnya.

Hari ini, lanjut Pigai, orang Papua ada di dalam penjara besar, hidup di bawah tekanan, tantangan dan rintangan, ratapan, penderitaan dan kesedihan.

Saban hari seperti biasanya, rakyat Papua akan selalu mendengar elegi (nyanyi sunyi kesedihan) dari rumah ke rumah dan kampung ke kampung di lepas laut, pesisir, pedalaman. Juga mereka yang hidup di gunung-gunung, di bawah tebing-tebing terjal.

Meskipun demikian, tidak ada yang berteriak tentang ketidakadilan di Papua, semua sunyi dan bisu atas nama NKRI, atas nama UUD 1945, dan atas nama Pancasila.

“Hari ini atas nama rakyat Papua, saya minta ‘Jokowi jangan menjadi calon Presiden 2019’.
Karena akan sama saja, akan menambah tenteram kematian rakyat Papua,” ujar Pigai.

Pigai menyatakan, tolong diingat, sekali pun rakyat Papua adalah orang-kecil dan tidak berdaya, namun gajah tidak akan bisa menyengat seekor semut, tetapi semut bisa mematikan gajah.

“Akhirnya juga saya mengerti ketika belajar dari guru besar ilmu pholemologi, Jhon Galtung di Belgia dan Masri Singarimbun di Yogya, bahwa ilmu pholemologi itu hanya mengajarkan kepada kebebasan dan hanya bisa diraih melalui Infinity war, PERANG DAN DAMAI,” tutup Pigai.

 

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password