Inkonsistensi Jokowi, Gaya Jilat Ludah Sendiri

istimewa

KABARJITU: Rangkap jabatan masih menjadi topik yang hangat dibicarakan. Apalagi jika dikaitkan dengan komitmen politik seorang kepala negara.

Jika komitmen itu dilanggar, dapat dipastikan bakal mengundang beragam kritikan, bahkan kecaman. Karena dianggap sebagai pelanggaran. Walaupun yang dilanggar itu komitmennya sendiri.

Seperti yang kini terjadi pada Presiden Joko Widodo. Dua menteri di kabinetnya dan satu orang kepala lembaga, terbukti merangkap jabatan.  Dan, ketiga-tiganya berasal dari partai yang sama.

Padahal, di awal menjabat sebagai presiden, Jokowi tegas-tegas menyatakan, para pembantunya tidak boleh merangkap jabatan. “Tidak boleh merangkap-rangkap jabatan. Kerja di satu tempat saja belum tentu bener kok..” tandas Jokowi dengan nada serius.

Pernyataan presiden itu pun mendapat banyak pujian. Hampir semua media mengulas tuntas “statement jempolan” itu. Bahkan, Antara TV, Kompas TV, Metro TV, menayangkannya berkali-kali dan mengundang pengamat untuk berkomentar.

Sebuah komitmen yang luar biasa dilakukan sang presiden. Dan memang, komitmen itu cukup ampuh. Tak ada satu pun pembatunya yang berani merangkap jabatan.

Sebut saja Wiranto. Dia rela melepas jabatan Ketum Hanura untuk duduk di kursi Menko Polhukam. Sebaliknya, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin justru rela tak menjabat menteri, asalkan jabatannya sebagai Ketum PKB tak dilepas.

Bahkan, Puan Maharani sekalipun, yang notabene sebagai putri Megawati. Dia harus menanggalkan jabatannya sebagai Ketua DPP PDIP untuk ditukar dengan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Namun sangat disayangkan, setelah tiga tahun sang presiden menjabat, komitmen politik pun memudar. Jadi wajar jika ada yang melontarkan kalimat, “menjilat ludah sendiri.”

Kalimat itulah yang dilontarkan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon.

Tentu saja,  kalimat itu tak kan telontar jika Jokowi tidak melakukannya. Justru penilaian itu disematkan kepada Jokowi setelah ia mempertahankan Airlangga Hartarto sebagai Menteri Perindustrian, walupun ia terpilih sebagai Ketum Partai Golkar menggantikan Setya Novanto yang diciduk KPK.

Begitu juga dengan Idrus Marham. Walaupun sudah menjabat Menteri Sosial menggantikan Khofifah Indar Parawansa yang ikut nyalon di Pilgub Jatim, tetap membiarkannya memegang jabatan penting di DPP Golkar.

Termasuk Kepala BNP2TKI Nusron Wahid yang juga masih menjabat sebagai Ketua Koordinator bidang Pemenangan Pemilu Jawa dan Kalimantan Partai Golkar.

“Seperti itu, presiden menjilat ludahnya sendiri, gitu,” ujar Fadli di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (23/1/2018).

Menurut Fadli, jika dulu presiden mengatakan tidak boleh rangkap jabatan dan sekarang boleh, maka semua orang pun tahu, apakah satu kata dengan perbuatan?

Adanya rangkap jabatan menteri, kata Fadli, merupakan bentuk inkonsistensi kebijakan Jokowi. Dan itu bisa berdampak buruk.

Memang, boleh atau tidaknya seorang menteri merangkap jabatan, merupakan hak prerogatif Jokowi sebagai presiden.

Artinya, bisa jadi, ada tujuan lain yang sedang direncanakan Jokowi. Apalagi saat ini, sudah mendekati tahun pesta demokrasi lima tahunan.

Rakyat Nilai Sendiri
Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid mempersilakan masyarakat untuk memberikan penilaian tersendiri terhadap kebijakan Jokowi yang berubah-ubah.

Apalagi, sudah sejak awal PKS berada di luar Kabinet Jokowi. “Sejak awal, kami sudah memposisikan diri berada di luar kabinet. Sekarang terserah rakyat menilai,” kata Hidayat di gedung Parlemen, Selasa (23/1/2018).

Namun, perlu dikhawatirkan bahwa sikap inkonsistensi seorang kepala negara akan menghilangkan kepercayaan publik terhadap demokrasi.

Dia mengaku khawatir, akan semakin banyak yang golput, karena sudah tidak percaya kepada demokrasi. Akhirnya rakyat memilih jalan anarki, radikalisme. “Semuanya itu harus kita hindari,” ujar Hidayat.

Tak ketinggalan, PAN juga mengkritik kebijakan Jokowi yang mengizinkan menteri rangkap jabatan.

Ketua DPP PAN Yandri Susanto mengungkapkan, pada masa kampanye dan saat awal pemerintahannya, Jokowi melarang keras para menterinya merangkap jabatan di parpol.

“Sekarang, Pak Jokowi sudah melanggar komitmennya sendiri. Artinya janji tinggal janji, komitmen tinggal komitmen,” kata Sekretaris Fraksi PAN di DPR ini.

Memang, secara aturan, tidak ada yang dilanggar. Karena tidak ada larangan bagi menteri untuk merangkap jabatan di partai politik.

Namun, sudah seharusnya Jokowi memegang teguh komitmen yang telah disampaikannya ke publik.

“Kita semua kan ingat, waktu kampanye dan di awal pemerintahannya, ketika memilih para menteri, Pak Jokowi menghindari rangkap jabatan,” ujar Yandri.

Alasan Jokowi
Ditanya wartawan soal rangkap jabatan, Jokowi mengatakan, “Kita tahu ya, jadi ini Pak Airlangga ini kan sudah jadi menteri, tinggal satu tahun saja.”

“Kalau ditaruh orang baru, ini belajar kalau nggak cepat bisa setahun kuasai itu. Kalau kita lihat Pak Airlangga betul-betul kuasai dan mengerti betul yang berkaitan konsep makro industri, menyiapkan hilirisasi, jangan sampai kita ubah dengan yang baru,” kata Jokowi seusai pelantikan menteri baru di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (17/1/2018).

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password