Gabungkan PGN ke Pertamina, Rampok Halus Ala Ningrat

JAKARTA (kabarjitu): Ambisi Menteri BUMN Rini Soemarno yang menggebu-gebu untuk menggabungkan Perusahaan Gas Negara (PGN) dengan Pertamina Gas (Pertagas), terselip udang di balik batu.

Koordinator Investigasi Center for Budget Analysis (CBA), Jajang Nurjaman mengungkapkan, dengan dilakukannya penggabungan atau merger dua perusahaan gas tersebut, bisa menimbulkan monopoli usaha. Sebab, tidak ada lagi persaingan usaha.

“Pengguna, dalam hal ini masyarakat, tidak ada pilihan harga gas yang berbeda lagi,” kata Jajang melalui rilis, Jumat (26/1/2018).

Jika seperti ini, kata Jajang, sudah jelas, kebijakan merger PGN dengan Pertagas hanya menguntungkan kelompok tertentu dan bisa menyengsarakan rakyat. “Oleh karena itu, publik harus tegas menolak,” tandanya.

Jajang mengungkapkan, hingga September 2017, total aset PGN mencapai USD6.307.676.412 atau setara Rp83.892.096.279.600 (kurs rupiah Rp 13.300).

Bahkan, setiap tahunnya, PGN bisa mengukuhkan pendapatan rata-rata sebesar USD2.164.763.461 atau setara Rp28.791.354.031.300 (kurs rupiah Rp 13.300).

Meskipun sama-sama berada di sektor bisnis transmisi dan distribusi atau niaga Gas, dari segi pendapatan antara PGN dan Pertamina Gas bak langit dan bumi.

Ini dapat dilihat dari pendapatan masing-masing di tahun 2016, PGN bisa memperoleh pendapatan sebesar USD2.934.778.710 atau setara Rp38.152.123.230.000.

Angka ini jauh lebih besar dibandingkan pendapatan Pertamina Gas yang hanya USD668.680.000. Atau setara Rp8.692.840.000.000. (kurs rupiah 13.000)

Bahkan untuk Pertamina, selaku induk usaha Pertagas, hingga Per Desember 2017 memiliki tanggungan utang sebesar Rp 153,7 triliun. “Dari kondisi ini, dapat terlihat, secara keuangan PGN cukup stabil dan sehat, sedangkan Pertamina dalam kondisi yang kritis,” ungkapnya.

Terkait upaya menteri BUMN untuk melakukan merger PGN dengan Pertamina Gas, Center for Budget Analysis (CBA) menilai, kebijakan tersebut tidak lain dari upaya Pertamina “merampok” alias penggabungan PGN dalam Pertagas.

“Penggabungan PGN dengan Pertamina Gas, jelas harus ditolak. Karena selain sarat akan kepentingan, masih banyak sekali kelemahan,” papar Jajang.

Kelemahan dimaksud, kata Jajang, dari segi regulasi, hingga saat ini RUU migas yang sudah diajukan DPR sejak 3 tahun lalu belum juga jadi, padahal setiap tahunnya selalu dijadikan RUU prioritas.

Dari sisi pengelolaan keuangan, dengan dijadikannya PGN sebagai bagian dari Pertamina (anak usaha), maka publik bahkan DPR, BPK, atau KPK tidak lagi leluasa mengawasi PGN.

“Perusahaan ini akan sama halnya dengan anak-anak usaha BUMN lainnya, seperti Pertagas yang tertutup, banyak masalah, dan ladang subur bagi mafia minyak,” pungkas Jajang.

 

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password