8 Bulan di Penjara, Ahok Gugat Cerai Istrinya

JAKARTA (kabarjitu): Setelah delapan bulan tepisah dari istri dan anak-anaknya, karena menjadi penghuni penjara, Basuki Tjahaja Punama alias Ahok menggugat cerai istrinya Veronia Tan dan hak asuk anak.

Gugatan cerai yang dilakukan bekas Gubernur DKI Jakarta itu diketahui melalui surat perihal ‘Gugatan Perceraian dan Hak Asuh Anak’ ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang diterima Kabarjitu.com dalam bentuk gambar melalui media sosial pada 7 Januari 2018.

Surat tersebut bernomor 005/FLI/B001/F050118 tertanggal 5 Januari 2018, ditandatangani kuasa hukum Ahok, yakni Fifi Lety Indra, SH, LLM dan Josefina Aghata Syukur, SH, MH.

Dalam surat tersebut, dituliskan, kedua advokat dan konsultan hukum dari Law Firm Fifi Lety Indra and partner, berkantor di jalan Bendungan Hilir IV nomor 15 Jakarta Utara 10210 tersebut, bertindak atas dasar surat kuasa atas nama Basuki Tjahaja Purnama, MM alas Ahok, alamat jalan Pantai Mutiara Blok J No.39 Pluit, Jakarta Utara.

Selanjutnya, ditulis bahwa untuk saat ini Ahok bertempat tinggal di RumahTahanan Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat.

Dalam surat tersebut, Ahok yang memilih berdomisili di kantor kuasa hukumnya, selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

Penggugat mengajukan gugatan cerai dan hak asuh anak terhadap Veronica Tan, yang beralamat di jalan Pantai Mutiara Blok J No.39 Pluit, Jakarta Utara, yang selanjutnya disebut Tergugat.

Pengacara Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), Sirra Prayuna mengaku sedang mengecek kebenaran surat tersebut. Sirra merupakan anggota tim kuasa hukum Ahok dalam kasus penodaan agama terkait pidato kontroversial di Kepulauan Seribu.

“Iya saya mau cek dulu lah surat itu, saya belum cek jadinya saya belum tahu benar tidaknya saat ini,” ujar Sirra, Minggu (7/1/2018) malam.

Seperti diketahui, Ahok dihukum 2 tahun penjara karena dinyatakan terbukti bersalah oleh majelis hakim PN Jakarta Utara, karena telah melakukan penodaan agama, yakni Surat Al-Maidah 51 saat berkunjung ke Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu.

“Menyatakan terdakwa Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan penodaan agama,” kata hakim ketua Dwiarso Budi Santiarto membacakan amar putusan dalam sidang Ahok di auditorium Kementan, Jl RM Harsono, Ragunan, Jakarta Selatan, Selasa (9/5/2017).

Majelis hakim menyatakan, penodaan agama dengan penyebutan Surat Al-Maidah dalam sambutan Ahok dilakukannya saat bertemu warga di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu.

Adapun kalimat Ahok yang dinyatakan menodai agama adalah “Jadi jangan percaya sama orang, kan bisa saja dalam hati kecil Bapak-Ibu nggak bisa pilih saya ya kan? dibohongi pakai Surat Al-Maidah 51, macam-macam itu. Itu hak Bapak-Ibu ya. Jadi kalau Bapak-Ibu perasaan enggak bisa kepilih nih, karena saya takut masuk neraka karena dibodohin gitu ya, nggak apa-apa.”

“Dari ucapan tersebut, terdakwa telah menganggap Surat Al-Maidah adalah alat untuk membohongi umat atau masyarakat atau Surat Al-Maidah 51 sebagai sumber kebohongan dan dengan adanya anggapan demikian, maka menurut pengadilan, terdakwa telah merendahkan dan menghina Surat Al-Maidah ayat 51,” papar hakim dalam pertimbangan hukum.

Ahok dalam kunjungan pada 27 September 2016 didampingi sejumlah anggota DPRD DKI Jakarta, Bupati Kepulauan Seribu, Kepala Dinas Kelautan Perikanan dan Ketahanan Pangan, serta para nelayan, tokoh masyarakat, dan tokoh agama.
Majelis hakim menyebut Ahok sengaja memasukkan kalimat terkait dengan pemilihan gubernur.

Ahok dalam pernyataannya di hadapan warga menyinggung program budidaya ikan kerapu yang tetap berjalan meskipun ia tidak terpilih dalam pilkada.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password