Mungkinkah La Nyalla Bawa Missi Rusak Gerindra dari Seseorang?

DI TENGAH pergulatan politik, lawan bisa berubah jadi kawan. Begitu juga sebaliknya, kawan bisa tiba-tiba jadi lawan. Perubahan itu tak butuh waktu lama. Cukup dengan hitungan detik.

Bahkan, dalam sebuah rivalitas, saling menjatuhkan dan menghancukan sudah dianggap barang halal. Mungkin sebagian orang justru menghukumkan sunnah atau wajib.

Di era Orde Baru, PDI dan PPP adalah korban keganasan politik Golkar. Taring dan kukunya siap mengoyak, jika PDI dan PPP tak patuh. Itulah yang kemudian terjadi pada PDI, hingga muncul PDIP besutan Megawati.

Di zaman now, aksi serupa yang dilakukan Golkar kepada PDI tidak mustahil akan kembali terjadi. Melalui power kekuasaan, PDIP yang kini menjadi partai penguasa, juga sangat mungkin melakukan hal sama kepada partai rivalnya.

Tak ubahnya korban sodomi, maka dia akan melakukan sodomi di kemudian hari, ketika dia sudah dewasa. Korbannya, pasti orang baru gede.

Gerindra Jadi Korban
Sebagaimana PDI yang dihancurkan dari dalam, maka Gerindra pun tengah mengalami nasib yang mirip-mirip.

Dulu, di saat Megawati tepilih menjadi Ketum PDI dalam Kongres Luar Biasa tahun 1993 di Surabaya, langsung digoyang melalui Kongres PDI di Medan tahun 1996 dan Soerjadi yang menjadi Ketum. Hingga akhirnya PDI lenyap ditelan bumi, dan PDIP hidup sampai sekarang.

Kini, Gerindra tampaknya yang sedang memasuki gerbang menuju ke alam kehancuran. Jika tidak segera diantisipasi, maka gelombang yang sedang ditiupkan La Nyalla Mataliti akan membesar menjadi tsunami.

Memang belum ada bukti sang peniup gelombang ini, menjadi petugas partai yang menjadi rival Gerindra. Yang tampak di wajah La Nyalla baru kekecewaan individunya, setelah gagal diusung menjadi Cagub Jatim oleh Gerindra.

Namun, ada urat kejanggalan yang membentang di dahinya. Kegagalannya melaksanakan mandat Gerindra berubah menjadi isu mahar partai. Siapa yang menjadi pembisiknya?

Track Record La Nyalla
Jika mereview track record mantan Katua Umum PSSI ini, maka secara perlahan, misteri di atas bisa saja terbuka.

Pada tahun 2016, La Nyalla pernah terjerat beberapa kasus. Setidaknya, ada 5 catatan hukum yang pernah dialaminya.

Pertama, La Nyalla pernah kabur ke luar negeri karena diduga terlibat beberapa kasus. Bahkan, Komisi Kejaksaan Republik Indonesia mengaku sudah menerima 50 pengaduan warga Jawa Timur yang melibatkan La Nyalla.

Namun, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur hanya menetapkan status tersangka untuk dua kasus, yakni korupsi dana hibah Kadin senilai Rp 5,3 miliar dan tindak pencucian uang dana hibah  Pemprov Jawa Timur pada tahun 2011-2014 sebesar Rp 48 miliar.

Namun, KPK juga menemukan adanya bukti La Nyalla ikut tersangkut kasus proyek pembangunan rumah sakit Universitas Airlangga.

Kedua, sehari setelah Kejati Jatim menetapkan sebagai tersangka, La Nyalla kabur ke luar negeri. Duta Besar Indonesia untuk Malaysia, Herman Prayitno mengatakan, La Nyalla kabur ke Singapura pada 29 Maret 2016.

Ketiga, untuk mencegah La Nyalla kabur lebih jauh, Dirjen Imigrasi mencabut paspor La Nyalla sejak 7 April 2016.

Keempat, selama bersembunyi 1 bulan lebih di luar negei, La Nyalla mendapat kiriman uang tunai dari seseorang, karena rekeningnya diblokir.

Kelima, La Nyalla terpilih menjadi Ketua Umum PSSI pada 18 April 2016 di Hotel JW Marriot, Surabaya. La Nyalla berjanji akan mencabut sanksi pembekuan PSSI oleh Kementerian Pemuda dan Olah Raga.

Kasus hukum yang membelit La Nyalla terjadi sebelum dia menjabat sebagai Ketua Umum PSSI.

Divonis Bebas
Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta akhinya membebaskan La Nyalla dari jerat hukum. Hakim menyatakan, La Nyalla tidak terbukti bersalah melakukan korupsi dana hibah Kadin Jawa Timur 2011-2014 sebesar Rp 5,3 miliar.

Menurut ketua majelis hakim Sumpeno, dana hibah yang digunakan La Nyalla untuk membeli saham Bank Jatim itu telah dikembalikan.

Sebelumnya, jaksa menuntut La Nyalla dengan hukuman penjara 6 tahun dan denda Rp 500 juta subsider 6 bulan kurungan. Ia juga wajib mengembalikan kerugian negara sebesar Rp 1,1 miliar.

Menaggapi putusan bebas, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Saut Situmorang sama sekali tidak menyangka hakim akan membebaskannya. Saut menilai, putusan bebas itu tidak masuk akal.

“Karena enggak masuk akal saya, kalau yang bersangkutan bebas,” katanya, Selasa (27/12/2016).

Saut pun menyayangkan putusan hakim tersebut. Pasalnya, saat supervisi yang dilakukan KPK dengan kejaksaan, ada bukti kuat yang mematikan La Nyalla melakukan tindak pidana korupsi dalam kasus ini.

“Kalau disebut tidak terbukti, itulah kualitas putusan kita, mata hati kita, persoalan kita. Kita harus tetap percaya kebenaran itu tidak pernah mendua, tapi harus diperjuangkan,” kata Saut.

Lalu, KPK pun mendiskusikan, apakah ada intervensi pada pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara ini. “Ya, menarik untuk didiskusikan,” kata Saut.

Ada Intervensi
Sejumlah kalangan menduga, ada intervensi yang kuat terhadap putusan bebas La Nyalla. Apalagi, La Nyalla adalah keponakan Ketua MA, Hatta Ali.

Koordinator Divisi Hukum Indonesia Corruption Watch Emerson Yuntho menyatakan prihatin atas vonis bebas La Nyalla. Putusan itu patut dipertanyakan.

“Saya curiga ada faktor non-hukum di balik bebasnya La Nyala Mattalitti,” kata Emerson Rabu (28/12/2016).

Namun, Hatta Ali membantah telah melakukan intervensi. “Saya akui La Nyalla adalah keluarga saya. Tapi saya tidak pernah melakukan intervensi,” kata Hatta Ali di gedung MA, Rabu (28/12/2016).

Ada Permainan
Salah satu pimpinan dari 8 LSM mendesak vonis bebas untuk La Nyalla. Koordinator Masyarakat Indonesia Pemantau Anti Kriminalisasi Hukum, Agus Muslim Muhammadiah menyatakan, kasus yang menjerat La Nyalla terkesan dipaksakan. Karena itu sudah seharusnya divonis bebas dari semua tuntutan jaksa.

Agus Muslim yang pernah menjabat Badko HMI Jatim ini mengaku, yang menyerukan agar La Nyalla Mattaliti divonis bebas ada 8 LSM, yakni Komite Anti-Korupsi Indonesia, Indonesia Development Monitoring, Masyarakat Pemantauan Peradilan Indonesia, dan Komite Pungli dan Suap Indonesia, Jaringan Mahasiswa Hukum untuk Keadian, Masyarakat Peduli Hukum dan Politik Indonesia, Indonesia Prosecutor Watch.

Mereka memberikan pendapat publik kepada majelis hakim yang mengadili perkara tersebut. Ke-8 LSM yang menamakan diri Aliansi Masyarakat Peduli Hukum (AMPUH), meminta hakim agar membebaskan La Nyalla dari dakwaan primair maupun subsidair.

Diduga, ada pihak tertentu yang mengerahkan ke-8 LSM tersebut, agar terkesan natural di mata publik. Sudah jadi rahasia umum, pengerahan LSM menjadi bagian dari skenario yang diakhiri negosiasi.

Sandera Hukum
La Nyalla diduga menjadi sandera hukum yang digunakan untuk merusak elektabilitas Prabowo dan Gerindra.

Pengamat Politik dari Universitas Indonesia, Cecep Hidayat mempertanyakan soal pengakuan La Nyalla tersebut. Sebab, selama ini amat jarang ada seorang kandidat yang mau membuka secara gamblang soal mahar politik.

“Kenapa dibuka, blak-blakan ke publik? Toh masing-masing tahu sama tahu. Amat jarang seorang kandidat mau kasih tahu (mahar). Ada message apa? Dalam rangka apa (La Nyalla) ingin buka ke publik?” kata Cecep kepada CNNIndonesia.com, Jumat (12/1).

Cecep menduga, La Nyalla punya motif lain di balik blak-blakannya membuka mahar politik yang diminta Prabowo ini. Salah satunya tak lepas dari elektabilitas Prabowo terkait Pilpres 2019.

“Pesannya bisa, wah Prabowo minta uang. Kan ini bisa menurunkan citra Prabowo. Pengungkapan ke publik ini bisa menurunkan elektabilitas Prabowo,” ucapnya.

Pertanyaannya, siapakah yang menjadi joki dari sikap blak-blakannya La Nyalla. Yang pasti, lawan politik Prabowo dan Gerindra. Walaupun masih sangat sumir untuk menujuk hidung. Sebab, permainan politik seperti ini hanya bisa diraba, tapi tapi bisa ditelanjangi.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password