UU Ormas Digugat ke MK oleh Tim TGPF

JAKARTA (kabarjitu): Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama (GNPF) mengajukan permohonan uji materi UU No 16/2017 tentang Ormas ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Ada 5 pasal di UU terebut yang akan digugat Tim Advokasi GNPF tersebut. “Ada lima poin penting dalam UU Ormas itu yang kami mohonkan untuk diuji materilkan,” ungkap Kuasa Hukum GNPF Rangga Lukita Desnata, di kantor MK, Jakarta, Kamis (28/12/2017).

Kelima pasal dimaksud adalah Pasal 1 angka 6 s/d 21, Pasal 59 ayat 4 huruf C, Pasal 62 ayat 3, Pasal 80 A, dan Pasal 82 ayat 1 dan 2.

Rangga menjelaskan, gugatan dilakukan tehadap Pasal 1 angka 6 sampai 21, karena pasal tersebut bertentangan dengan Pasal 1 Ayat 3 UU 1945, yakni tentang prosedural sanksi bagi ormas.

“Kami melihat dalam pasal 1 angka 6 sampai dengan 21, sudah tidak ada lagi norma seperti yang terdapat pada UU yang lama, yaitu UU Ormas No. 17 Tahun 2013,” katanya.

Di dalam UU Ormas No. 17 Tahun 2013 itu terdapat rumusan mengenai prosedural pemberian sanki terhadap ormas dan anggotanya. Yakni dengan memberi peringatan, pencabutan, sampai melibatkan institusi peradilan. “(prosedur) inilah yang dicabut perppu kemarin,” ujar Rangga.

Menurut Rangga, terkait Pasal 59 ayat 4 huruf c UU Nomor 16 Tahun 2017, terdapat paham lain dalam penjelasannya, yakni sengaja diselipkan paham/isme di luar isme-isme yang sudah dilarang.

“Di Indonesia, secara tafsir konstitusional legalistiknya, paham yang dilarang itu hanya atheis, komunisme, marxisme, leninisme. Semua itu sudah terserap di KUHP maupun UU yang tersebar. Ini di UU ormas sekarang ada selipan atau paham lain, ini apa? Ini kan kabur, ini yang kami ujikan,” kata Rangga.

Pasal berikutnya yang diajukan dalam uji materi yaitu Pasal 62 Ayat 3 dan Pasal 80 A. Rangga mengatakan, pembubaran ormas yang dilakukan tanpa melalui proses pengadilan, bisa berakibat  pada penyalahgunaan wewenang.

“Pada Pasal 62 Ayat 3 dan Pasal 80A, sama sekali melepaskan peran pengadilan untuk mencabut status badan hukum sebuah ormas. Ini sanga berpotensi menjadi abuse of power,” ujar Rangga.

Terkait sanksi pidana, yakni Pasal 82 A ayat 1 dan 2, lanjut Rangga, juga menjadi poin yang harus diuji materi.

Menurut Rangga, peran MK sangat dibutuhkan dalam menetapkan keadilan, karena itulah diharapkan bisa lebih bijak dan proposional dalam menyelesaikan masalah.

Seperti diketahui, tim advokasi GNPF mewakili beberapa pemohon, yaitu Dewan Dakwah Islamiah Indonesia, Yayasan Forum Silaturahmi Antar Pengajian Indonesia, Perkumpulan Pemuda Muslimin Indonesia, Perkumpulan Hidayatullah dan Munarman, pengurus sekaligus anggota Front Pembela Islam (FPI).

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password