Terseret Kasus Suap, Istana Tak Sakral Lagi

SELAMA ini, image yang tertanam di masyarakat adalah istana merupakan tempat yang sakral. Tak ada perangkat hukum yang boleh menjamahnya.

Tapi kali ini image tersebut hendaknya mulai dihapuskan. Sebab, bukan tidak mungkin, orang-orang yang selama ini beraktivitas di istana justru hanya menjadikannya sebagai “pelindung” belaka.

Mereka berlindung di balik “keangkeran” istana. Bahkan, mereka memanfaatkan kesaktian istana untuk mengeruk setoran dari sana sini.

Inilah yang saat ini sedang menjadi sorotan KPK, lembaga antirasuah yang selama ini disebut-sebut tak sanggup menyentuhnya.

Kasus yang kini menyeret-nyeret istana tersebut diungkapkan mantan Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Antonius Tonny Budiono, saat bersaksi untuk terdakwa Komisaris PT Adhiguna Keruktama Adhi Putra Kurniawan, di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (18/12).

Dengan lantangnya, Tonny mengaku pernah memberikan uang untuk membiayai operasional Paspampres. Uang tersebut bersumber dari “setoran” para kontraktor dan rekanan yang melaksanakan proyek di Ditjen Hubla.

Uang yang diberikan ke Paspmpres pun tidak hanya sekali. Tonny‎ mengaku, setiap kali mengundang Presiden, maka setiap kali itu juga ia memberikan uang ke Paspampres. ‎

“Setiap ada acara yang diresmikan oleh Presiden  harus dikawal Paspampres. Makanya wajib menyediakan dana operasional untuk Paspampres,” aku Tonny.

Pengakuan Tonny itu terungkap saat jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melemparkan pertanyaan kepada Tonny. “Apakah saudara saksi pernah memberikan uang 10.000 dollar Amerika Serikat kepada Direktur Kepelabuhan dan Pengerukan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Mauritz H M Sibarani,” tanya jaksa.

Pasalnya, dalam berita acara pemeriksaan (BAP), Tonny mengaku memberikan uang Rp100-Rp 150 juta kepada Mauritz. Uang tersebut untuk diberikan kepada Paspampres.

Keterangan itu pun dibenarkan oleh Tonny. “Itu benar. Itulah yang saya katakan, ada kegiatan yang tidak ada dana operasionalnya,” ujar Tonny kepada jaksa KPK.

KPK Wajib Usut

Menanggapi terungkapnya keterlibatan istana dalam kasus tersebut, Direktur Centre For Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi mendesak KPK agar mengejar kasus itu.

“KPK harus menyelidiki dana Paspampres ini. Siapa dan kepada siapa? Atau KPK harus bertanya ke Direktur Kepelabuhan dan Pengerukan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Mauritz H M Sibarani. Uang sebesar Rp 150 juta itu diberikan kepada siapa Paspampres ini,” katanya.

Menurut Uchok, tindakan koruptif tersebut merupakan dampak dari kebiasaan blusukan yang dilakukan Jokowi sebagai presiden. Karena itulah, Uchok minta agar Jokowi jangan banyak blusukan ke proyek kementerian. Sebab, beban biaya untuk anggaran keamanan sangat besar. Akibatnya, untuk memenuhi kewajiban itu, kementerian harus korupsi. “Stop blusukan, dan bagi-bagi sepeda, Pak Jokowi…,” pintanya.

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah melihat bahwa KPK sudah mulai mengarahkan moncongnya ke istana. Karena itulah, dia mengingatkan agar lingkaran istana mewaspadai.

Menurut Fahri, bukan tidak mungkin, Jokowi bakal terseret-seret. Akhirnya, citra istana pun akan rusak.

Fahri juga mengingatkan kepada Presiden Jokowi agar berhati-hati terhadap sistem penegakkan hukum yang selama ini dipakai KPK.

“Sekarang (KPK) sudah mendekat ke Istana. Memang yang disebutnya adalah Paspampres. Tapi Pak Jokowi harus waspada. Bisa saja, lama-lama terseret dalam kasus ini. Akhirnya citra Pak Jokowi dan Istana bisa rusak,” kata Fahri seperti dikutip SERUJI.

Tanggapan KPK
Sementara itu, KPK menyatakan akan meyingkap fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. “Tentu kami nanti simak dulu fakta-fakta persidangannya,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah.

Kasus tersebut terkait dengan terdakwa Adi Putra yang menyuap Tonny Budiono sebesar Rp2,3 miliar untuk memuluskan pekerjaan pengerukan pelabuhan dan Surat Izin Kerja Keruk (SIKK).

Seperti dikutip antaranews, Febri menyatakan, dari pemeriksaan kasus dengan tersangka Tonny Budiono, KPK tengah menelusuri terkait dua hal.

Pertama, asal usul sejumlah yang diterima. “Kami perlu melakukan pemeriksaan terhadap pihak-pihak lain,” tuturnya.

Kedua, apakah pihak pemberi suap, yakni Adi Putra Kurniawan juga memberikan kepada pihak-pihak lainnya. “Secara bertahap tentu kami akan lihat juga informasi apa yang dapat kami gali lebih lanjut. Namun, fakta persidangan tentu perlu kami simak satu persatu lebih dulu,” jelas Febri.

Adi Putra Kurniawan didakwa berdasarkan pasal 5 ayat (1) huruf b atau pasal 13 UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana diubah UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password