Kekuatan Besar Memake-up TNI, Ada Tumbal di Balik SK Anulir

ADA yang aneh dan keluar dari kelaziman di tubuh TNI. Entah kekuatan apa yang mulai “memake-up” TNI.

Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, yang baru dilantik pada 8 Desember 2017, langsung menganulir keputusan Panglima TNI sebelumnya, Jenderal TNI Gatot Nurmantyo.

Surat Keputusan Panglima TNI bernomor Kep/982.a/XII/2017 tersebut keluar pada Rabu, 20 Desember 2017, alias baru 12 hari memegang tingkat komando.

Keluarnya SK anulir itu bertepatan dengan aksi unjuk kekuatan TNI melalui acara terbang bersama Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Mulyono, dan Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Ade Supandi.

Keempat jenderal itu menjajal sensasi pesawat tempur Sukhoi SU-30. Kegiatan diinisiasi Hadi dalam rangka pemberian Brevet Wings, tanda penerbang kehormatan kepada Kapolri, KSAD, dan KSAL di Landasan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (20/12/2017) pagi.

Padahal, sesaat setelah dilantik, Hadi berjanji akan melanjutkan program kerja yang sudah dicanangkan Gatot.

Janjinya itu disampaikan setelah Alqur’an berada di atas kepalanya dan diucapkan di depan seluruh pejabat tinggi.

 “Saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada senior saya, Jenderal Gatot Nurmantyo yang selama ini telah membimbing saya untuk bisa sampai ke pucuk pimpinan. Banyak yang diberikan oleh beliau Jenderal Gatot. Kemudian apa yang sudah direncanakan Jenderal Gatot adalah sinkronisasi kekuatan terhadap pembangunan nasional,” ujar Hadi di Istana Negara Jakarta pada Jumat, 8 Desember.

Hadi dilantik berdasarkan Keputusan Presiden nomor 83/TNI/2017.

Setelah 2 minggu berlalu, sang Panglima TNI Marsekal Hadi mengeluarkan Surat Keputusan Nomor Kep/982.1/XII/2017 tertanggal 19 Desember 2017, mengubah keputusan Panglima TNI sebelumnya bernomor Kep/982/XII/2017 tanggal 4 Desember 2017 tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan dalam Jabatan Lingkungan TNI.

Melalui keputusan itu, Panglima TNI menyatakan, mutasi terhadap sejumlah pati termasuk Panglima Kostrad tidak ada.

Ada Intervensi
Karuan saja, keputusan tersebut mengundang berbagai pertanyaan dan kritik. Khususnya dari senior TNI. Salah satunya keluar dari mantan menteri dalam negeri, Syarwan Hamid.

“Pembatalan mutasi pati (perwira tinggi) ini sangat tidak lazim di tubuh TNI,” kata Syarwan Hamid di Jakarta, Rabu (20/12).

Mutasi pati itu sudah melalui proses di Dewan Jabatan dan Kepangkatan Tinggi TNI (Wanjakti TNI) yang dihadiri oleh sejumlah pihak, di antaranya Kepala Staf Umum TNI, Wakil Kepala Staf Angkatan Darat, Angkatan Laut, serta Angkatan Udara, Irjen TNI, Kabais TNI, Lemhannas, Kemenkopolhukam, dan Kemenhan.

Artinya, Hadi pun turut hadir saat keputusan mutasi dirapatkan. “Tidak ada alasan moral dan tradisi dalam pembatalan mutasi di tubuh TNI paskah pergantian panglima baru,” tegas Hamid.

Bahkan, Sarwan begitu yakin bahwa keputusan Hadi yang serta merta ini dilatarbelakangi kepentingan khusus dari pihak lain.

“Saya meyakini, putusan pembatalan ini tidak serta merta keinginan dari Panglima TNI Hadi sendiri. Tetapi ada perintah khusus,” ujar Hamid.

Perintah khusus itu kemungkinan besar datang dari pimpinan tertinggi dan kelompok tertentu, yang mengingingkan mutasi tersebut dibatalkan. “Sebagai senior TNI, saya menyesalkan dan prihatin,” tegas mantan menteri era presiden BJ Habibie itu.

Lebih lanjut Letnan Jenderal AD purnawirawan ini mengatakan, ia melihat ada skenario besar dalam pembatalan mutasi pati secara cepat ini.

Sementara itu, Gatot Nurmantyo megatakan keputusan Panglima TNI membatalkan mutasi 32 pati tersebut merupakan hak prerogatif panglima. “Biar saja, itu kewenangan dan hak preogratif Panglima TNI sekarang, walau beliau ikut rapat dan memutuskanya,” kata Gatot.

Ada Korban
SK Panglima TNI Hadi tersebut ternyata sudah menelan tumbal. Salah satunya Letjen TNI Edy Rahmayadi.

Niatnya menuju Pilkada Sumatera Utara (SumuT) 2018 sudah terbentur. Pasalnya, dari 14 perwira tinggi (pati) dan 2 perwira yang dibatalkan pemutasian atau pemberhentiannya adalah termasuk Edy.

“Pengunduran Edy Rahmayadi tidak disetujui. Artinya, keikutsertaan dirinya dalam Pilgub masih tentatif,” ujar pengamat politik dari Universitas Sumatera Utara (USU), Faisal Andri Mahrawa, Rabu (20/12).

Senada dengan Faisal, Pengamat Militer dan Intelijen Susaningtyas Kertopati mengatakan, di dalam keputusan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, ada beberapa pihak yang memang sudah masuk masa pensiun.

“Kasihan mereka, kalau ikut ditunda tidak bisa mengurus surat pensiunnya. Jadi sebaiknya Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto harus memilah, mana saja yang memang akan purna bhakti, maka didahulukan jangan ikut dibatalkan,” ujarnya. (SINDOnews, 20/12/2017).

Hal lain yang harus diperhatikan PanglimaTNI adalah proses regenerasi yang harus berjalan dengan baik. Karna itu, ia meminta agar tidak terjadi euphoria angkatan.

“Euphoria angkatan juga jangan terjadi, karena sedikit banyak akan mengganggu jalannya roda regenerasi dalam tubuh TNI. Panglima baru juga harus memilah mana yang mau pensiun, harusnya tidak ‘katut’ dianulir,” katanya.

Sebenarnya, ada beberapa posisi yang harus diisi, karena sudah lama ditinggalkan pensiun oleh pejabat yang menduduki posisi tersebut, yaitu Sekjen Wantanas. “Seharusnya Panglima TNI segera mengusulkan dan membicarakan dengan Menhan Ryamizard Ryacudu,” paparnya.

Demikian juga penunjukan Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) yang ditinggalkan Hadi, seharusnya segera diisi dan tidak dibiarkan kosong lama.

Gaduh
Wakil Presiden Jusuf Kalla yakin tak ada kegaduhan akibat kebijakan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto. “Saya kira tidak, itu urusan internal,” ucap JK di JCC Senayan, Jakarta, Rabu 20 Desember 2017.

Menurut JK, kegaduhan itu tak akan terjadi lantaran TNI memiliki kedisiplinan yang kuat. Selain itu, Panglimanya juga harus menjadi suri tauladan bagi anak buahnya. “TNI itu punya disiplin yang kuat, tergantung panglimanya,” tegas JK.

Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto menjelaskan, keputsannya itu tidak ada unsur suka atau tidak suka dengan salah satu pihak. Itu dilakukan hanya untuk memenuhi kebutuhan organisasi dan tantangan tugas.

“Sebagai panglima TNI, saya telah melaksanakan evaluasi secara berkesinambungan terhadap sumber daya manusia untuk memenuhi kebutuhan organisasi dan tantangan tugas,” ungkap Hadi.

Kemudian, Hadi juga menjelaskan, hal yang ia jadikan dasar untuk penilaian sumber daya manusia di lingkungan TNI adalah profesionalitas dan sistem merit.

Petunjuk administrasi terkait pembinaan karier prajurit TNI, kata hadi, juga sudah baku. “Semuanya berdasarkan profesionalitas dan merit system yang selalu kita lakukan. Tidak ada istilah di dalam pembinaan karier adalah like dan dislike,” katanya.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password