Amerika Tersungkur di Majelis Umum PBB, 128 Negara Tolak Keputusan Trump

Sidang Majelis Umum PBB. (ist)

DUNIA membuktikan dukungannya terhadap Palestina. Sebanyak 128 negara anggota PBB menolak dan menentang kebijakan Presiden AS Donald Trump yang mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel.

Penolakan ke-128 negara itu disampaikan melalui pemungutan suara (voting) di sidang darurat Majelis Umum PBB, yang digelar pada Kamis (21/12/2017).

Melalui situs reami PBB, disebutkan bahwa hanya 9 negara yang mendukung langkah Amerika, sedangkan 35 negara lain abstain.

Seperti ditulis kantor berita AFP, dari sebilan negara yang mendukung pernyataan Trump adalah Ameika Serikat sendiri, Israel, Guatemala, Honduras, Togo, Mikronesia, Nauru, Palau, dan Kepulauan Marshall.

Sedangkan negara-negara yang menyatakan abstain antara lain, Filipina, Rumania, Rwanda, Australia, Kanada, Republik Ceko, Kroasia, dan Meksiko.

Sebelumnya, di Dewan Keamanan PBB, Ukraina mendukung rancangan resolusi yang menolak kebijakan Amerika soal Yerusalem. Namun, saat dilakukan voting malah abstain.

Disebutkan, dalam sidang darurat Majelis Umum PBB, mayoritas negara anggota menuntut semua negara patuh terhadap resolusi Dewan Keamanan PBB soal status Yerusalem.

Bahkan, dengan tegas meyatakan bahwa resolusi sebagai hasil pemungutan suara ini pun menyatakan “penyesalan mendalam” atas keputusan AS soal status Yerusalem.

Resolusi juga kembali menandaskan, penyelesaian status Yerusalem hanya dapat dilakukan melalui kompromi antara kedua negara, Palestina dan Israel. Ini sesuai kesepakatan resolusi PBB sebelumnya.

Sebelumnya, dari 15 anggota Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB), 14 di antaranya mendukung draft resolusi soal penolakan pengakuan status Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel.

Amerika Serikat (AS) menjadi satu-satunya negata yang menolak draft resolusi itu. Amerika marah dan menyebut tindakan 14 anggota DK PBB sebagai penghinaan.

Ke-14 anggota DK PBB kompak “mengeroyok” AS saat voting hari Senin waktu New York. Draft resolusi terebut berisi desakan pembatalan pengakuan Presiden AS Donald Trump bahwa Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel.

“Penghinaan,” ucap Duta Besar AS untuk PBB Nikki Haley. ”Amerika Serikat tidak akan didikte oleh negara manapun di mana kita bisa menempatkan kedutaan kita,” lanjut diplomat perempuan Amerika ini, seperti dikutip The Guardian, Selasa (19/12/2017).

”Ini memalukan untuk mengatakan bahwa kita sedang melakukan upaya perdamaian,” ujar Haley.

Menyadari kalah jumlah dukungan, AS pun menggunakan hak vetonya. Tindakan naif itu disesalkan Presiden Palestina, Mahmoud Abbas.

“Fakta bahwa hak veto ini sedang dilakukan untuk membela kedaulatan Amerika dan untuk membela peran Amerika dalam proses perdamaian Timur Tengah bukanlah sumber rasa malu bagi kami; Ini harus menjadi malu bagi sisa (anggota) Dewan Keamanan (PBB),” katanya.

Langkah Washington menggunakan hak veto sudah bisa diprediksi sebelumnya, di mana Duta Besar AS untuk PBB Nikki Haley terang-terangan akan membela Israel dan menyatakan keputusan Presiden Trump sudah benar.

“(Veto) itu tidak dapat diterima dan mengancam stabilitas masyarakat internasional karena tidak menghargai,” kata Abbas melalui juru bicaranya.

Inggris dan Prancis telah mengindikasikan sebelumnya bahwa mereka ikut menentang AS menuntut agar semua negara mematuhi resolusi DK PBB soal Yerusalem yang telah ada sebelumnya, yakni resolusi yang mengamanatkan status Yerusalem diputuskan melalui perundingan oleh Palestina dan Israel.

Tidak Mengikat
Menyusul langkah veto Amerika Serikat di Dewan Keamanan PBBS, Palestina meminta agar dilakukan sidang darurat Majelis Umum PBB. Permintaan itu didukung mayoritas negara anggota.

Dikutip dari kompas.com, sehari sebelum sidang digelar, Amerika Serikat mengancam akan melakukan sanksi ekonomi kepada negara-negara anggota PBB yang bersuara berseberangan dengannya.

Resolusi PBB 377 yang terbit pada 1950 menjadi payung hukum penyelenggaraan sidang darurat Majelis Umum PBB dalam hal Dewan Keamanan PBB gagal membuat resolusi terkait perdamaian karena penggunaan hak veto.

Sayangnya, resolusi yang dihasilkan dari sidang darurat Majelis Umum PBB seperti ini tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Resolusi tersebut juga tak bisa memaksa penggunaan hukum internasional seperti bila resolusi dikeluarkan oleh Dewan Keamanan PBB.

Namun, resolusi Dewan Keamanan PBB yang terbit pada 1980 terkait larangan bagi setiap negara untuk menggelar misi diplomatik di Yerusalem belum pernah dicabut. Resolusi mengenai status akhir Yerusalem harus diputuskan lewat negosiasi langsung Palestina dan Israel—terbit pada 1967—juga masih berlaku.

Duta Besar Amerika Serikat untuk PBB, Nikki Haley, menyatakan negaranya tetap akan memindahkan kedutaan besarnya di Israel ke Yerusalem sekalipun ada resolusi Majelis Umum PBB ini.

“Amerika akan menempatkan kedutaan kami (di Israel) di Yerusalem… Tidak ada resolusi di PBB yang akan membuat perbedaan dalam hal itu,” ujar Haley di sidang Majelis Umum PBB tersebut, seperti dikutip AFP .

Namun, kata Haley, Amerika akan “mengingat” hari pemungutan suara ini. Menurut dia, Amerika kini punya pandangan yang tak lagi sama soal PBB dan negara-negara yang berseberangan suara dengannya.

“Ketika kami memberikan kontribusi yang murah hati kepada PBB, kami juga memiliki harapan yang sah bahwa niat baik kami diakui dan dihormati,” ujar Haley.

Palestina menyambut gembira resolusi Majelis Umum PBB ini. “(Hasil) pemungutan suara ini adalah kemenangan bagi Palestina,” kata Nabil Abu Rdainal, juru bicara Presiden Palestina Abbas, seperti dikutip Reuters.

Adapun Duta Besar Palestina untuk PBB, Riyad Mansour, menyebut hasil pemungutan suara 128 berbanding 9 ini merupakan kemunduran besar bagi Amerika Serikat.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password