Ada “Kekuatan Gaib” Intervensi Hongkong Deportasi Abdul Somad

KABARJITU.COM: Lagi dan lagi, Ustadz Abdul Somad (UAS) mendapat perlakuan yang tak masuk akal. Ia kembali ditolak saat akan melaksanakan dakwahnya. Kali ini terjadi di Hongkong.

Kejadian pengusiran itu ketika UAS hendak memenuhi undangan pengajian warga Indonesia di Hongkong pada Minggu, (23/12/2017).

UAS mengaku, dirinya tidak mendapat alasan jelas, kenapa pihak keamanan Bandara Hongkong mendepotasikannya dengan paksa.

Patut diduga, kejadian yang menimpa UAS di Hongkong erat kaitannya dengan kejadian di dalam negeri. Yakni ada sebuah gerakan terstruktur untuk melumpuhkan dakwah para ulama, hanya karena berseberangan dengan kelompok tertentu.

Karena itulah, Penasihat Hukum Ustaz Abdul Somad, Kapitra Ampera mendesak pihak Kepolisian RI melakukan investigasi. Kapitra menilai sikap arogansi otoritas Hongkong tak punya alasan yang jelas.

“Apakah ada by order dari orang-orang tertentu? Mereka memberikan laporan fitnah atau hoaks kepada pihak Imigrasi Hongkong. Sehingga UAS ditolak Imigrasi Hongkong untuk memasuki wilayahnya?” kata Kapitra.

Kapitra akan menanyakan masalah ini kepada Kemenlu RI. Karena sampai saat ini belum diketahui jelas, apa alasan Hongkong mendeportasi UAS.

“Kami segera akan melakukan konfirmasi dan klarifikasi ke Kementerian Luar Negeri RI, untuk mengetahui apakah tindakan Hongkong itu atas permintaan pemerintah Indonesia atau pemerintah China,” kata Kapitra.

Di luar dugaan, pihak Deplu RI justru menganggap bahwa tindakan Hongkong sebagai kewajaran. Hal itu disampaikan Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia (PWNI-BHI) Kemenlu RI Lalu Muhammad Iqbal.

Iqbal menilai keputusan sepihak Imigrasi Hongkong itu lumrah terjadi, tanpa harus memberikan klarifikasi rinci terlebih dahulu kepada pihak yang hendak dideportasi.

“Keputusan untuk menolak atau mengizinkan orang asing masuk ke suatu negara adalah hak berdaulat negara tersebut. Secara hukum tak ada kewajiban negara tersebut untuk menjelaskan alasannya,” kata Iqbal.

Imigrasi Indonesia sendiri, kata Iqbal, sering menerima masukan dari berbagai pihak, mengenai orang-orang yang perlu dicegah masuk ke Indonesia. Imigrasi di Indonesia berwenang menolak masuk orang asing tersebut tanpa berkewajiban menjelaskan alasannya, karena itu adalah hak berdaulat Indonesia.

Anehnya, ungkapan Kemenlu itu seragam dengan Polri yang menyatakan bahwa Polri tidak memiliki wewenang apapun terkait deportasi UAS dari Hongkong. Hal tersebut merupakan kewenangan penuh dan kedaulatan Pemerintah Hongkong.

“Itu sepenuhnya kewenangan pemerintah Hongkong, kita tidak ada dapat campur tangan atau ikut campur, mereka negara berdaulat,” kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigadir Jenderal Mohammad Iqbal di Markas Besar Polri, Jakarta, Selasa (26/12).

Menurut Iqbal, sebagai negara berdaulat, Hongkong memiliki kewenangannya sendiri, yang tidak boleh diganggu oleh negara lain. “Kita juga ketika Indonesia menjumpai kewenangan tertentu negara lain tidak boleh campur tangan, begitu kan,” ujar Iqbal.

Iqbal menegaskan, sampai sejauh ini tidak ada permintaan dari lembaga manapun terhadap Polri terkait pencekalan UAS. Polri pun tidak memiliki kaitan apa pun atas masalah itu.

Iqbal juga menambahkan, Polri maupun pemerintah Indonesia belum menerima penjelasan dari pemerintah Hongkong.

“Tidak ada (pemberitahuan), sejauh ini tidak ada. Kita tegaskan, karena Polri tidak ada kaitan dengan pengembalian ustaz Somad. Ini adalah sepenuhnya kewenangan pemerintah Hongkong,” kata Iqbal.

Ngadu ke DPR RI
Kapitra juga mengadukan persoalan ini ke DPR RI dan instansi terkait lain. Pasalnya, patut dicurigai ada campur tangan pemerintah di balik peristiwa memilukan itu. Salah satu indikatornya adalah pernyataan Kemenlu dan Polri yang terkesan seragam.

“Kami akan melakukan protes keras kepada pemerintah RI dan pemerintah China atas perlakuan terhadap seorang guru agama yang dikagumi oleh rakyat Indonesia. Kami akan melaporkan ini kepada DPR dan instansi lainnya, agar pemerintah Indonesia serius melindungi warganya yang melakukan kunjungan ke luar negeri,” kata Kapitra.

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah melalui akun Twitternya, menduga, penolakan UAS itu lantaran ada sisa-sisa jaringan intelijen.

Dugaan saya, Ini sisa2 jaringan intelijen #WarOnTerror yang kerjaanya gitulah. Mereka Gak sadar kalau jamaah Ustadz yang ditolak masuk bisa jadi radikal. Atau mereka sengaja membuat orang Islam radikal supaya gampang ditumpas. Teman2 BMI Hongkong waspadalah.!” tulis @Fahrihamzah.

#UstadzAbdulShomad akan jadi ulama besar. Semoga sabar menghadapi ujian. Ini fase yang harus dilalui. Pendengar dan murid beliau takkan berkurang tapi bertambah. Barokallah ya Ustadz, maju terus. Ini tanda2 baik bagi perkembangan Islam ke depan. Amin.

Tapi memang saking jahilnya (bodohnya) soal agama Islam, jangankan orang Hongkong yang jauh, orang kita sendiri banyak juga yang jahil. #UstadzAbdulShomad menurut saya sangat berterus terang dalam dakwah. Beliau apa adanya. Bahasanya tidak ada eufimisme yg bohong.

Tapi jangan pertanyakan beliau soal bahasa. Beliau berbahasa Melayu yang sangat enak didengar. Sebagai orang Melayu karena itulah beliau berbahasa Indonesia yang baik dan benar. #UstadzAbdulShomad adalah guru dalam banyak hal. Waktu akan mengisahkan.

Suatu hari, tidak saja Hongkong tapi seluruh dunia akan menyambut dakwah beliau. Indonesia harus berbangga punya ulama sekelas #UstadzAbdulShomad yang akan terus menjadi idola masyarakat. Barokallah,” tulis @Fahrihamzah, Minggu (24/12/2017).

Ketua Komisi I DPR, Abdul Kharis Almasyhari meminta pemerintah Indonesia mempertanyakan pengusiran itu.

“Kemenlu memiliki Direktorat Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia (BHI) di luar negeri, di bawah Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler. Mereka bisa menanyakan imigrasi Hongkong mengapa mendeportasi Ustadz Abdul Somad, sehingga jelas dan tidak ada praduga,” kata Kharis dalam keterangannya.

Kharis mengingatkan kembali amanah konstitusi dalam pembukaan UUD 1945 bahwa melindungi WNI adalah kewajiban negara.

“Perlindungan WNI di luar negeri merupakan prioritas utama Kemenlu RI. Apabila semua WNI sudah memenuhi syarat administrasi prosedural dan sah untuk memasuki wilayah negara lain, tapi dideportasi, kita berhak menanyakan apa yang salah dari WNI tersebut,” tegas Kharis.

Dalam Pasal 19 huruf b UU 37/1999 tentang Hubungan Luar Negeri secara tegas menyatakan bahwa Perwakilan Republik Indonesia berkewajiban “inter alia”, antara lain memberikan pengayoman, perlindungan, dan bantuan hukum bagi warga negara dan badan hukum Indonesia di luar negeri, sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional serta hukum dan kebiasaan internasional.

Menyikapi hal itu, Kemenlu RI mengaku sudah berusaha mengonfirmasi ke pihak Imigrasi Hong Kong. Namun, kata Lalu Muhammad Iqbal, sejauh ini belum ada jawaban, karena imigrasi Hong Kong masih bungkam soal alasan pemulangan.

“Untuk saat ini masih belum ada perkembangan,” kata dia seperti dikutip JPNN, Selasa (26/12).

Pemerintah Indonesia, kata dia, tak bisa mengintervensi otoritas Hong Kong. Sehingga, Kemenlu hanya menunggu jawaban saja atas upaya klarifikasi yang diajukan.

Komunikasi dilakukan oleh Konsulat Jenderal RI di Hong Kong. “Perwakilan RI akan berusaha berikan perlindungan yang sama kepada semua warga negara, sejauh situasinya memungkinkan,” kata dia.


Sikap Raja Brunei
Insiden pengusiran Ustadz Abdul Somad dari Hongkong membuat Sultan Hassanal Bolkiah marah besar. Pada wawancara dengan media setempat, Sultan Hassanal Bolkiah menyayangkan sikap Hongkong dan juga pemerintah Indonesia yang terkesan menutup mata.

“Kalau Indonesia tidak bisa melindungi ulamanya sendiri, biar kami yang turun tangan. Akan kami boikot seluruh bisnis Hongkong di Brunei,” kecam Sultan Brunei.

Berbagai sumber

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password