Kalah di MA, Djan Faridz Hengkang dari Kantor PPP

KISRUH di tubuh PPP akhirnya berujung dipalu hakim. Mahkamah Agung (MA) memutuskan bahwa gugatan Djan Farid sebagai Ketum PPP versi Muktamar Jakarta ditolak.

Melalui keputusan itu yang ditetapkan 4 Desember 2017 lalu, PPP yang diketuai Romahurmuzy alias Romy, sebagai hasil Muktamar Surabaya dianggap sah.

Kekisruhan PPP berawal dari ketidak sepahaman antara Sekjen PPP Romahurmuziy (Romy) dengan Ketua Umum yang saat itu dijabat Suryadharma Ali (SDA).

Ada yang menyebut, birahi Romy untuk menjabat sebagai Ketua DPR RI tak dikabulkan SDA, hingga akhirnya Romy dan pendukungnya menggelar Rapimnas untuk memecat SDA.

Lalu SDA memanggil Romy untuk memberitahu mekanisme pemecatan ketua umum hanya bisa lewat muktamar atau muktamar luar biasa. Namun Romy tidak mengindahkannya.

Kala itu SDA pun mengeluarkan surat pemecatan kepada Romy lantaran dinilai telah melanggar AD/ART partai.

Setelah dipecat, Romy menggelar muktamar di Surabaya. Muktamar itu mengangkat Romy sebagai ketua umum dan kembali menegaskan pemecatan SDA.

Usai menggelar muktamar, Romy langsung mengajukan kepengurusannya ke Kemkum HAM dan disahkan, sehari setelah Menkumham Yasonna Laoly dilantik.

Sebagai salah satu loyalis SDA, Djan Faridz tidak tinggal diam. Dia pun menggugat ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTUN).

Kala itu, PTUN menyatakan, surat Kemenkum HAM belum berlaku hingga ada putusan PTUN. Sejak itulah, PPP mempunyai dua kepengurusan, yakni PPP Romy dan PPP Djan Farid yang terpilih lewat muktamar Jakarta.

Keputusan MA
Kasus perseteruan hukum partai berlambang kakbah itu bermula dari langkah Djan Faridz menggugat SK Menkum HAM Nomor M.HH-06.AH.11.01 tertanggal 27 April 2016. Pasalnya, dalam SK itu, ditetapkan susunan PPP 2016-2021 diketuai Romi dengan Sekjen Arsul Sani.

Djan Faridz yang tidak terima dengan SK itu mengajukan gugatan ke PTUN Jakarta. Di tingkat pertama itu, Djan Faridz menang. Dan, pada 22 November 2016, majelis hakim mencabut SK Kemenkum HAM tersebut.

Tapi di tingkat banding, kondisi berbalik. Pada 6 Juni 2017, Pengadilan Tinggi TUN Jakarta membatalkan putusan PTUN Jakarta dan menyatakan gugatan Djan Farid tidak dapat diterima.

Kedudukan pun masih imbang, yakni 1:1. Untuk memastikan kemenangannya, Djan Faridz mengajukan kasasi keMA.

Namun, Djan Faridz harus gigit jari. Senada dengan PT, MA juga menolak gugatan Dan Faridz. “Menolak permohonan kasasi PPP yang diwakili Djan Faridz-Achmad Dimyati Natakusumah,” demikian keputusan yang dimua dalam website resmi MA.

Dalam amar putusan putusan yang diketok pada 4 Desember 2017 tersebut, ketua majelis Yulius dengan anggota Yosran dan Is Sudaryono menilai kasasi perkara yang dipersoakan merupakan kewenangan pengadilan umum, bukan PTUN.

“Karena penyelesaian atas substansi sengketa kepengurusan DPP PPP melalui peradilan umum belum disentuh dan diberikan putusan yang berkekuatan hukum tetap, maka gugatan TUN adalah prematur. Dalam arti belum dapat diadili oleh PTUN. Dengan kata lain PTUN belum berwenang untuk memeriksa mengadili sengketa ini,” ujar majelis.

Wakil Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPW PPP Sulsel, Rizal Syarifuddin, mengapresiasi putusan Mahkamah Agung (MA) yang menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh Djan Faridz yang ditetapkan sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Berdasarkan putusan Mahkamah Agung, dengan nomor register 514 K/TUN/2017, dalam amar putusannya disebutkan, menolak kasasi yang diajukan pemohon PPP yang diwakili oleh H Djan Faridz.

Rizal menegaskan, dalam menghadapi Pilkada 2018, hanya partai politik yang memiliki keabsahan dalam lembaran negara (SK Menkumham) yang bisa mendaftarkan pasangan calon kepala daerah. Pengabsahan partai politik bukan hanya kepengurusannya saja, tapi logo/lambang, mars dan lain-lain sebagainya juga disahkan oleh Kemenkumham.

Loyalis Romi Duduki Kantor PPP
Setelah MA menyatakan menolak gugatan PPP kepengurusan Djan Faridz, PPP kubu Romy mengambil alih kantor DPP yang terletak di Jalan Dipenogoro nomor 60, Jakarta Pusat, pada Selasa (12/12).

Arsul Sani, Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PPP kubu Romy menuturkan, yang berhak menduduki kantor DPP PPP adalah kepengurusan resmi. Sementara PPP kepengurusan Djan Faridz dianggap ilegal, karena gugatannya ditolaknya oleh MA.

“Jadi saat ini, sudah tidak tersisa satu pun perkara pengadilan yang putusannya memberikan legalitas kepada Dan Faridz” kata Arsul Sani di kantor DPP PPP, Jakarta.

Arsul mengklaim pengambilalihan Kantor PPP telah dilakukan secara baik. Sebelumnya dia dan kepengurusan PPP lainnya telah melayangkan surat ke pihak Djan Faridz.

Bahkan kubu Romi juga mengancam akan mempidanakan siapa pun yang akan mengambil kembali kantor PPP. “Yang punya legalitas untuk menduduki kantor ini adalah kepengurusan PPP di bawah Romahurmuziy,” ujarnya.

Cabut Dukungan
Dalam Rapat Pimpinan Nasional III (Rapimnas) DPP PPP kubu Djan Faridz, 32 Dewan Perwakilan Wilayah (DPW) PPP versi mendesak Djan Faridz mencabut dukungan politik kepada Presiden Jokowi pada Pilpres 2019.

Ketua DPP PPP kubu Djan Faridz, Jafar Alkatiri menjelaskan desakan itu disebabkan mayoritas DPW PPP menilai kebijakan pemerintahan Jokowi selama ini tidak adil.

“Setelah mencermati kondisi bangsa beberapa tahun terakhir dan menganalisa peran pemerintah dalam pembangunan ekonomi, politik, hukum, sosial, budaya dan keagamaan, jelas terlihat tidak mencerminkan keadilan,” kata Fajar.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password